Metro independen – Bungo,kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia,(BKPSDM)Kabupaten Bungo DRS.R.Wahyu Sarjono mengatakan bahwa untuk penerimaan calon ASN guru tenaga pengajar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah diusulkan kepada Pihak pemerintah pusat KEMENPAN RB,sebanyak 1089 orang tenaga pendidik untuk kabupaten Bungo.
Hal ini disampaikan kaban BKPSDM ketika dikonfirmasi awak media metro independen Jumat 19/2/21 dikantornya tentang berapa jumlah ASN tenaga pegawai dengan perjanjian kerja ( P3K) untuk Guru pendidik mulai dari tingkat SD.dan SMPN Untuk kabupaten Bungo yang sudah diajukan kemenpan RB tahun 2021.
Pihak dari BKPSD kabupaten Bungo menyampaikan bahwa pihak pemerintah pusat melalui menpan RB pada saat ini telah melakukan kajian dan kebijakan mengenai tenaga guru pendidik mulai tingkat SD dan SMP menerima ASN dengan perjanjian tenaga kontrak dari tiap kabupaten seluruh Indonesia,namun sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing – masing.
Kategori penerimaan ASN PPPK,diproritaskan guru honor yang sudah mengajar dan terdaftar didapodik.” Kata Wahyu Sarjono.
Pendaftaran untuk melamar dan seleksi kita mengikuti petunjuk dari menpan RB yang harus kita ikuti untuk tahun 2021 ini,namun pentunjuk dan informasi lebih lanjut kita masih menunggu dari pihak Menpan RB pusat,sebab yang menyeleksi penerimaan adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendikbud lalu Kemenpan RB.” Kata Wahyu.
Lanjut kalau kita dari pihak daerah sebagai kaban BKPSDM Kabupaten Bungo hanya mengusulkan data kekurangan guru sesuai dengan kebutuhan disetiap sekolah,” paparnya.
Namun kalau Kewenangan dan kebijakan adalah hak proritas Kemenpan RB,untuk menentukan berapa tenaga guru nantinya yang akan berikan disetiap daerah masing – masing.
Kita dari pihak BKPSDM Kabupaten Bungo sudah mengusulkan sebanyak 1089 orang,untuk ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Dan 96 orang CPNS antara lain untuk tenaga tehnis ( IT ) 11 orang kemudian tenaga kesehatan,selainnya guru agama 81 orang melalui kemenag,jelas ini sudah kita ajukan.” Kata Wahyu.
namun kalau kita melihat petunjuk penerimaan Kemenpan RB kalau untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK ) tidak menutup kemungkinan bagi yang berminat untuk guru pengajar kalau gagal tahap pertama bisa mengulang lagi sampai tiga kali.
persoalan masalah umur tidak menjadi halangan atau hambatan bagi tenaga pelamar sebab kita melihat kebijakan pemerintah pusat ini betul – betul melihat kondisi kekurangan guru disetiap daerah semakin tinggi.
kita melihat kebijakan pemerintah ini kedepan dapat mensejahterakan para guru melalui ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang lebih baik untuk mencukupi kekurangan guru diseluruh daerah,selama ini guru pengajar jauh berkurang disebabkan banyaknya yang sudah pensiun dari setiap sekolah ” paparnya,( Tim,redaksi )
