Metro independen – Pemerintah Kabupaten Bungo melaksanakan penandatanganan rencana kerja dan persiapan pendampingan Kepatuhan standar minimal pelayanan publik dengan ombudsman perwakilan provinsi Jambi.
Penanda tanganan berlangsung di ruang utama Kantor Bupati Bungo, yang di hadiri oleh Sekda Bungo, Staf ahli, asisten Kepala OPD atau mewakili, serta anggota ombudsman perwakilan Provinsi jambi, Kamis pagi, (04/02/2021).
Acara diwakili dengan penandatanganan antara Pemerintah Kabupaten Bungo hal ini diwakili oleh Sekda Bungo Drs.Mursidi., MM dan ketua ombudsman perwakilan Provinsi Jambi.
Sekda Bungo Drs.Mursidi., MM mengatakan, pemerintah daerah ini melaksanakan penandatanganan rencana kerja dan persiapan pendampingan Kepatuhan standar minimal pelayanan publik dengan ombudsman perwakilan Provinsi Jambi.
Penanplikasi disaksikan oleh para staf ahli, asisten dan kepala OPD yang ada di Kabupaten Bungo.
“Dengan adanya penandatanganan rapat kerja ini” kita tetap diawasi oleh Ombudsman terutama masyarakat yang komplain terhadap pelayanan publik mereka dapat menyampaikan ke pemerintah daerah sampai sejauh mana pelayanan-pelayanan Yang dilaporkan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat., “Jelas Mursidi.
Intinya, pemerintah melakukan pelayanan publik sesuai dengan aturan yang tepat dari Ombudsman perwakilan provinsi Jambi pelayanan publik di Kabupaten Bungo dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi Dr.Jafar Ahmad., S.Ag.M.Si dalam menulisnya, terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Bungo atas jalin kerjasamanya yang baik hingga akhir ini.
“Saya berharap kerjasama ini akan jauh lebih baik kedepannya,” Harap Jafar.
Untuk Dinas PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) Kabupaten Bungo pelayanan saat ini sudah membaik dibandingkan dengan tahun 2019 ke bawah.
“Dirinya mengakui terakhir saya ke dinas TPHP Bungo, saya melihat bahwa pelayanannya sudah bagus dan membaik dari sebelumnya,” Pungkasnya.( Red,team )
