METRO INDEPENDEN – Bungo,Polres Bungo bersama dinas Kesehatan Bungo gelar akselerasi vaksin nasional. bertempat di aula dinas kesehatan Kabupaten Bungo. Rabu pagi (04/08/2021).
Tampak hadir Kapolres Bungo AKBP Mokhamad Luthfi,S.I.K, dan Kepala dinas kesehatan Bungo Dr.Syafarudin Matondang.,M.Ph, Kabag ops Polres Bungo Kompol Sandy Mutaqqin. S..K., MH, serta beberapa perwira dari Polres Bungo.
Kapolres Bungo bersama kepala dinas Kesehatan Bungo Dr.H.Syafarudin Matondang.,MPH mengatakan, Kegiatan kita hari ini adalah salah satu tindak lanjut dari perintah bapak presiden untuk akselerasi vaksin nasional.
Tentunya apabila kita bicara vaksin nasional ada kontribusi dari daerah termasuk dari kabupaten Bungo itu sendiri, jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan Akselarasi Vaksin Nasional bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.”paparnya.
“Kegiatan akselerasi vaksin itu target kita sebanyak 500 dosis terdiri dari dosis pertama dan kedua. yang mana vaksin dosis pertama dan kedua sudah mencapai lebih 20.000 orang yang sudah mengikuti vaksinasi di Kabupaten Bungo.,”Ujar Kapolres Bungo.
Hingga saat ini masyakarat Kabupaten Bungo sudah mencapai 20.000 orang yang sudah melaksanakan vaksinasi secara serentak yang merupakan program bapak presiden.
” Kita lihat dari persentase sebanyak 15% dari persentase sasaran vaksin yang ada di Kabupaten Bungo, sedangkan untuk mewujudkan hak immunity paling tidak suatu daerah itu sampai 70%.,”Kata AKBP Mokhamad Lutfi.
Selain di sini di setiap puskesmas yang tersebar dalam Kabupaten Bungo juga melaksanakan akselarasi vaksin di wilayahnya masing-masing. Vaksin ini merupakan wajib yang di ikuti seluruh masyarakat Indonesia.
” Saya menghimbau kepada masyarakat bahwa vaksin ini adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri dari beberapa warga yang ada di Kabupaten Bungo yang meninggal itu sebagian besar belum di vaksin”. Ucapnya.
Menurut Kapolres sedangkan masyarakat itu sendiri ada beberapa warga masyarakat yang masih tidak mau di vaksin dengan berbagai alasan termasuk percaya pada informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.( Tim.red )
