Metro independen – PEKAN BARU,Usai menyaksikan secara langsung Seremoni Pembukaan Road Show Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2023 yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, H. Paisal didampingi Istri yang juga selaku Ketua TP PKK Kota Dumai, Hj. Leni mengikuti jalannya Sosialisasi Anti Korupsi dan Sosialisasi Whistleblowing System (WBS) di Ruang Auditorium Gedung Menara Lancang Kuning, Senin (25/9/2023).
Sosialisasi yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak tersebut, juga diikuti oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, serta bupati/wali kota dan sekda beserta istri se-,Provinsi Riau.
Dikutip dari laman web mediacenter.riau.go.id, Johanis Tanak mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab sepanjang ada indikasi dugaan terlibat dalam tindak pidana korupsi maka KPK akan tindak tegas secara hukum.
Ia mengatakan, bahwa KPK dalam menjalankan aksinya tidak selamanya menindak korupsi didalam ruangan saja, akan tetapi ada banyak mata-mata yang mengintai. Untuk itu, Johanis Tanak meminta jajaran Pemprov, Pemkab/Pemko di Riau tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut.
“Jangan kalian (jajaran Pemprov, Pemkab/Pemko di Riau) melihat bahwa KPK tidak ada di daerah. Saat ini dunia sudah tidak ada lagi batas sebab ada teknologi. KPK punya semua teknologi tersebut. Jangan sampai kalian sedng menikmati uang rakyat, tiba-tiba dipanggil KPK,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK menyebut sesuai UU nomor 19 tahun 2019, bahwa tupoksi KPK diantaranya pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan, dan pencegahan agar dapat memahami serta mengetahui seluruh instansi terkait terutama dalam pengelolaan keuangan harus hati – hati ,sebab sampai saat ini,masih sering terlibat pepejabat – pejabat daerah terkait menyalah gunakan kewenangan atau keuangan negara yang berdampak merugikan masyarakat sehingga pihak KPK terus melakukan pembenahan dan perbaikan sosialisasi agar terhindar dari jeratan korupsi pada masa yang akan datang( tim red )
