Metro indepnden – Berkenaan dengan pemberitaan yang berkembang terkait kebutuhan dana untuk penanganan COVID-19, ditemui para wartawan Kepala BPKAD Bungo, Supriyadi menjelaskan rencana kebutuhan terkait COVID-19 yang diperlukan oleh Pemkab Bungo adalah sebesar Rp179,1 Miliar.
Rencana kebutuhan dana tersebut sudah dilaporkan ke Pemerintah Pusat (Kemendagri) pada 7 April 2020 lalu.
“Kami menerima surat dari Kemendagri berupa Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 2 April tentang pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 di daerah pada tanggal 3 April. Tindak lanjut Instruksi tersebut harus segera dilaporkan ke Kemendagri paling lambat 8 April 2020.
Menyikapi hal tersebut Pemda langsung membahas kebutuhan anggaran penanganan COVID-19. Dari hasil pembahasan, kebutuhan penanganan COVID-19 Bungo adalah sebesar Rp179, 1 Miliar.
“Angka kebutuhan inilah yang dilaporkan ke Kemendagri” papar Supriyadi, Rabu (15/4) di ruang kerjanya.
Supriyadi menambahkan rencana kebutuhan Rp179,1 Miliar tersebut direncanakan untuk penanganan kesehatan Rp34 Miliar. Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp125,5 Miliar, dan penyediaan jaring pengaman Sosial (Social Safety Net) Rp4,4 Miliar. Kemudian dana untuk penanganan segera sebesar Rp15,1 Miliar.
“Itu total rencana yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Bungo” jelas Supriyadi.
Terkait anggaran untuk penanganan segera (siaga bencana) yang sebesar Rp15,1 miliar, anggaran tersebut berasal dari belanja tidak terduga.
Untuk rencana kebutuhan total sebesar Rp179,1 miliar itu akan dibahas bersama DPRD Bungo yang merupakan langkah refocusing dan realokasi anggaran dari beberapa kegiatan.
Ketika ditanya lebih lanjut berkenaan dana sebesar Rp15,1 milyar, Supriyadi menjelaskan bahwa dana tersebut untuk penanganan segera pada fase siaga darurat penanganan COVID-19 ini di beberapa OPD.
“OPD tersebut adalah BPBD Kesbang, RSUD H.Hanafie, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPKB, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Satpol PP. Dana tersebut sudah ditransfer ke BPBD untuk digunakan bersama OPD terkait” pungkas Supriyadi( team,red )