Metro independen – JAKARTA,Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah melaporkan, Kejagung melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas) PKH telah menyita 1 juta hektar lahan hutan,Febrie menyebutkan, capaian tersebut sesuai dengan target yang dipatok Satgas PKH bentukan Presiden Prabowo Subianto yang terdiri dari beberapa lembaga, termasuk TNI, Polri, dan sejumlah kementerian.
“Kami mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran pada kementerian lembaga yang telah bekerja keras, begitu banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden, sehingga dengan ini target 1 juta sebelum Hari Raya Lebaran telah kita peroleh,” ujar Febrie di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Kejagung Serahkan Lahan Sawit Sitaan Kasus Duta Palma ke BUMN One Way Nasional Mulai Berlaku Sampai GT Kalikangkung Semarang Febrie mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas PKH, ada 1.177.194,34 hektar lahan sawit yang perlu dikuasai oleh negara.
Namun, proses penguasaan ini dilakukan secara bertahap. “Dapat kami kuasai hingga hari ini seluas 1.100.674,14 hektar. Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan,” lanjut Febrie.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah melakukan dua kali penyerahan lahan sawit ini kepada BUMN. Baca juga: Keberlanjutan Industri Sawit, Inovasi Saja Tidak Cukup Pada Senin (10/3/2025), Kejagung menyerahkan 221.000 hektar ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Kemudian, hari ini kembali diserahkan 216.997,75 hektar kepada Agrinas Palma. Totalnya, ada 437.997 hektar lahan sawit yang telah diserahkan. Sementara, sekitar 662.677 hektar lahan sisanya masih diverifikasi oleh Satgas PKH. “Masih ada beberapa masalah hukum yang terus kita lakukan identifikasi dan penyelesaian,” lanjut Febrie.
Penertiban Lahan Sawit Perlu Satu Peta Hutan Terintegrasi Beberapa kendala yang dihadapi Satgas PKH misalnya permasalahan aset yang masih menjadi hak tanggungan di pihak perbankan. Namun, hal ini tengah diselesaikan dengan bantuan dari Kementerian BUMN.
“Harapan kami dari beberapa kendala yang dihadapi tersebut jangan sampai menjadi hambatan yang berarti, namun perlu segera untuk kita selesaikan dengan duduk bersama menyatukan pemikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik,” tutup Febrie. (Tim red)
