Metro independen – Jakarta,Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selama 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita dan oleh keluarga Cendana. Karena itu, pemerintah pun kemudian membentuk tim transisi untuk menjadi jembatan peralihan, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 96 Tahun 2021.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut ada sejumlah unsur di dalam tim transisi peralihan TMII.”Di situ ada tim pengarah, ada Pak Mensesneg, Menseskab, berikutnya ada KSP,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Ia menjelaskan, tim transisi TMII tersebut akan diketuai oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama. Kemudian, anggotanya terdiri dari Sesmil Presiden Marsda M Tonny Harjono serta sejumlah pejabat dari Kemensetneg, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.
Dalam menjalankan tugasnya, tim transisi ini akan didampingin oleh tim asistensi yang terdiri dari Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BKPP) Muhammad Yusuf Ateh, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban.
Kemudian, ada juga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Feri Wibisono serta dua jenderal bintang dua yang berkuasa di DKI Jakarta, yakni Kapolda dijabat Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman.
“Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya,” kata Moeldoko.Kemudian, ia menjelaskan jika tim transisi diberikan waktu tiga bulan untuk menyiapkan konsep pengelolaan TMII ke depannya.
“Saya tegaskan, TMII ke depan akan dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara. TMII ke depan harus betul-betul ditempatkan sebagai sebuah tempat yang memiliki nilai keekonomian, sosial budaya, dan beragam nilai di dalamnya,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, memberikan dukungan penuh terkait aksi pemerintah mengambil alih TMII dari pihak keluarga Cendana.
Menurutnya, pengambilalihan tersebut merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan pemerintah atas aset negara sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Artinya, sudah ada catatan, ada petunjuk agar dilakukan optimalisasi aset. Ini juga utuk kepentingan yang lebih besar terutama dalam sisi pengelolaan aset negara,” kata politisi Partai Golkar ini dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021) kemarin.
Berdasarkan laman TMII, anak dan keluarga Presiden Soeharto ikut menduduki sejumlah posisi penting dalam kepengurusan TMII.Yakni, Bambang Trihatmodjo duduk selaku pembina yayasan, Siti Hardiyanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut mengisi posisi sebagai ketua umum, Sigit Harjojudanto tercatat sebagai ketua, sementara suami Siti Hardiyanti, Indra Rukmana, tercantum sebagai ketua pengawas yayasan.(Tim,red )
